Indonesia Jadi Negara Maju Pada 2030

SAPA (JAKARTA) - Presiden Joko Widodo menilai mulai dari saat ini hingga 15 tahun ke depan atau hingga tahun 2030 merupakan masa transisi bagi Indonesia untuk lepas landas menuju negara maju.

"Momentum ini hanya 15 tahun ke depan, kalau kita tidak bisa memanfaatkan maka kita hanya akan tinggal di landasan saja," kata Presiden Jokowi dalam silaturahim dengan para pendukung dan relawan di Jakarta, Minggu malam.

Ia menyebutkan, pemerintah saat ini terus melakukan langkah terobosan agar betul-betul dapat lepas landas sesuai harapan.

"Kita punya kesempatan hingga 2030, kalau kita mau kita bisa tinggal landas," kata Presiden.

Ia menyebutkan, hampir dua tahun dirinya menjadi Presiden RI dan pada saat yang sama hampir semua negara menghadapi tekanan ekonomi.

"Ada yang bisa bertahan, ada yang kepala negaranya jatuh, ada yang negaranya jatuh karena ekonominya jatuh, hampir semua negara mengalaminya, tidak ada yang bisa lolos dari tekanan itu," katanya.

Ia bersyukur Indonesia bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bertahan pada angka lima persen.

"Semoga semester ini menjadi titik balik untuk naiknya kembali perekonomian kita," katanya.

Ia menyebutkan, sejumlah langkah terus diambil, yaitu deregulasi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi bidang hukum.

"Deregulasi untuk menyelesaikan kerumitan dalam pengambilan keputusan terus kita lakukan. Sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan efisien dan cepat," katanya.

Terkait percepatan pembangunan infrastruktur, Presiden meminta agar tidak ada yang main-main dalam pembebasan tanah.

"Laporkan, beritahu ke saya, detik itu juga akan saya tindaklanjuti, saya pastikan. Saya tidak mau jalan tol 20 tahun mangkrak terus," katanya.

Ia juga meminta agar deregulasi dilanjutkan di tingkat daerah, tidak hanya di pusat saja.

Terkait dengan reformasi hukum, Presiden menyatakan semua harus diperbaiki secara total. "Rakyat harus tahu bawah hukum untuk mereka, bukan untuk orang berduit saja," katanya.

Selanjutnya Presiden meminta para pendukung dan relawan mengawal perubahan yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Relawan agar terus mengawal perubahan yang kita lakukan, kalau belum betul bisikan ke saya, kalau di instansi kementerian, di sebelah mana ditjen mana, daerah mana, tolong diinformasikan ke saya," kata Jokowi .

Presiden menyebutkan mengawal adalah pekerjaan semua pihak agar kerja yang dilakukan sesuai harapan.

"Saya yakin dengan kerja keras, kita bergerak maju jadi bangsa pemenang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung Kebijakan Amnesti Pajak. "Ini langkah terobosan yang tidak dilaksanakan pada masa lalu, Alhamdulillah ini disetujui DPR dengan kecepatan tinggi karena kalau lewat Juli kesempatan itu hilang," katanya.

Ia menyebutkan, ribuan triliun rupiah yang diperoleh saat "booming" minyak, kayu dan lainnya, masih disimpan di luar negeri, bukan di Indonesia.

Menurut dia, saat ini negara sangat membutuhkan sehingga perlu partisipasi dari warga negara untuk membawa lagi uang-uang itu ke dalam negeri untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat.

"Enak saja makan di sini, tempat tinggal di sini, berusaha di sini, negara lain yang menikmati, negara lain makmur karena uang kita," katanya.

Menurut dia, uang itu sangat diperlukan Indonesia saat ini. "Saya yakin uang itu akan berduyun-duyun masuk kembali ke negara kita. Kita harus optimis karena sudah dibuat payung hukum, kalau tidak kembali, awas," katanya. (ant)

Share this post