DPRP Minta Dinas Kesehatan Publikasikan Laporan Keuangan KPS
Sunday, July 31, 2016
Edit
SAPA (JAYAPURA) - Komisi III DPRP meminta Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk memublikasikan laporan keuangan Kartu Papua Sehat (KPS), khususnya untuk dana yang disalurkan ke kabupaten/kota agar masyarakat bisa ikut mengawasi program tersebut.
"Akan tetapi, ada beberapa kabupaten, pengelolaan KPS ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dinas Kesehatan sudah tabulasikan mana kabupaten yang mendapat rapor merah, kuning, dan hijau," kata Ketua Komisi III DPRP Carolus Bolly di Jayapura, Minggu.
Oleh karena itu, dewan meminta Dinas Kesehatan agar data itu dipublikasi sehingga rakyat tahu di kabupatennya dana otsus untuk KPS ini turunnya berapa.
Dewan berkepentingan untuk memastikan setiap pengunaan dana otsus harus betul-betul diperuntukkan bagi masyarakat sehingga dengan publikasi laporan pengelolaan, banyak pihak yang bisa memberikan pandangan.
"Intinya dewan berharap bahwa dana otsus yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Gerbang Mas Hasrat Papua, Prospek, maupun KPS, ini harus benar-benar tepat pada sasarannya,' katanya.
Dari informasi yang dia terima, Dinas Kesehatan melaporkan secara perinci tentang distribusi dari pada dana otsus kepada rumah sakit maupun pemerintah daerah.
Ia pun berharap agar setiap orang asli Papua bisa mendapatkan layanan kesehatan walau diakui masih banyak masyarakt yang belum menerima kartu tersebut.
"Kami mendapat laporan dari sejumlah dewan, baik dalam bentuk kunjungan kerja maupun reses, banyak warga kita yang belum mendapat KPS. Ini menjadi satu keresahan tersendiri bagi masyarakat yang ada di kabupaten/kota," ujarnya lagi.
Namun, Carolus pun mengapresiasi kebijakan yang akan dibuat oleh Dinkas Papua yang memudahkan orang asli Papua mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus memiliki KPS.
"Namun, kami mendapat jawaban yang cukup memuaskan karena Kepala Dinas Kesehatan menjawab bahwa orang asli Papua tidak bisa hanya berpatokan pada KPS untuk dilayani, semua orang Papua akan dilayani," katanya. (ant)
"Akan tetapi, ada beberapa kabupaten, pengelolaan KPS ini belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dinas Kesehatan sudah tabulasikan mana kabupaten yang mendapat rapor merah, kuning, dan hijau," kata Ketua Komisi III DPRP Carolus Bolly di Jayapura, Minggu.
Oleh karena itu, dewan meminta Dinas Kesehatan agar data itu dipublikasi sehingga rakyat tahu di kabupatennya dana otsus untuk KPS ini turunnya berapa.
Dewan berkepentingan untuk memastikan setiap pengunaan dana otsus harus betul-betul diperuntukkan bagi masyarakat sehingga dengan publikasi laporan pengelolaan, banyak pihak yang bisa memberikan pandangan.
"Intinya dewan berharap bahwa dana otsus yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Gerbang Mas Hasrat Papua, Prospek, maupun KPS, ini harus benar-benar tepat pada sasarannya,' katanya.
Dari informasi yang dia terima, Dinas Kesehatan melaporkan secara perinci tentang distribusi dari pada dana otsus kepada rumah sakit maupun pemerintah daerah.
Ia pun berharap agar setiap orang asli Papua bisa mendapatkan layanan kesehatan walau diakui masih banyak masyarakt yang belum menerima kartu tersebut.
"Kami mendapat laporan dari sejumlah dewan, baik dalam bentuk kunjungan kerja maupun reses, banyak warga kita yang belum mendapat KPS. Ini menjadi satu keresahan tersendiri bagi masyarakat yang ada di kabupaten/kota," ujarnya lagi.
Namun, Carolus pun mengapresiasi kebijakan yang akan dibuat oleh Dinkas Papua yang memudahkan orang asli Papua mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus memiliki KPS.
"Namun, kami mendapat jawaban yang cukup memuaskan karena Kepala Dinas Kesehatan menjawab bahwa orang asli Papua tidak bisa hanya berpatokan pada KPS untuk dilayani, semua orang Papua akan dilayani," katanya. (ant)
Related Posts