Kementerian Dalam Negeri Dinilai Tidak Konsisten Evaluasi Daerah Pemekaran
Wednesday, February 1, 2017
Edit
Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri tidak konsisten mengevaluasi daerah setelah dimekarkan, pada banyak kabupaten dan kota baru yang kondisinya memburuk, kata pengamat politik, Zamzami A Karim."Sejak lama kami menunggu hasil evaluasi terhadap daerah pascapemekaran. Seharusnya, daerah yang semakin tidak berkembang setelah dimekarkan dikembalikan ke kabupaten induk," tambahnya di Tanjungpinang, Rabu.
Dia mengatakan tujuan pemekaran daerah jika tidak tercapai seharusnya menjadi perhatian pusat, karena di daerah itu ada puluhan hingga ratusan ribu anggota masyarakat. Pembiaran terhadap daerah yang tidak mencapai tujuan dari pemekaran dapat berakibat buruk bagi masyarakat karena kemiskinan meningkat.
"Ketentuan dalam pelaksanaan evaluasi terhadap daerah yang dimekarkan itu kan sudah ada, seharusnya dilaksanakan secara konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kataya, yang juga mantan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji.
Zamzami mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi, memberi penilaian dan keputusan terhadap daerah pascapemekaran. Evaluasi berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, pengangguran, pelayanan pemerintahan dan investasi.
Daerah tidak akan berkembang tanpa investasi. Seharusnya, pemerintah daerah yang berhasil menggarap investasi yang besar, diberi penghargaan.
Semakin banyak investasi, semakin terbuka lapangan pekerjaan.
"Jangan dinilai terlalu baik jika pemerintah yang membuka lowongan pekerjaan," ucapnya.
Seharusnya, kata dia, ukuran keberhasilan suatu daerah jangan diukur dari penyerapan pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat, melainkan nilai investasi. Karena, logikanya, semakin banyak jenis pajak dan retribusi, maka semakin banyak uang masyarakat yang terkuras.
"Apakah masyarakat akan semakin sejahtera jika uangnya untuk membayar banyak jenis pajak dan retribusi?" Silahkan nilai sendiri," ujarnya.
Di Kepri terdapat sejumlah daerah pemekaran yang belum maju seperti Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas. (antara)
Related Posts