Inilah Daftar 77 Media Masa yang Telah Diverifikasi Dewan Pers

Dewan pers melalui siaran persnya, Jumat, 3 Februari 2017, mengatakan telah melakukan verifikasi terhadap 74 perusahaan pers.

Surat yang ditujukan kepada para pemimpin perusahaan pers itu oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyebutkan penyerahan sertifikat terverifikasi kepada 74 perusahaan pers itu akan disaksikan Presiden Joko Widodo pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon, Maluku, Rabu, 8 Februari 2017.

"Ke depan, hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yang akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Dewan Pers bila terjadi sengketa pers yang mengaitkan perusahaan pers tersebut," ucap Yosep Adi Prasetyo dalam siaran pers tersebut.

Selain itu, media massa yang terverifikasi Dewan Pers akan mendapatkan barcode.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa Dewan Pers secara bertahap akan memberikan QR code, tanda bahwa media tersebut terverifikasi. Yosep kepada wartawan di gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis, 12 Januari 2017, mengatakan, pada tahap pertama, Dewan Pers akan memberikan QR code kepada sekitar 18 grup media besar yang menandatangani komitmen Piagam Palembang pada 2012.

QR code, yang diberikan kepada media cetak dalam jaringan, dapat dipindai dengan ponsel pintar dan akan memberi informasi mengenai media tersebut. Code yang muncul antara lain alamat dan nomor kontak.

Kode tersebut kemungkinan dapat dipalsukan media yang belum terverifikasi. Namun, begitu kode itu dipindai, tidak ada informasi yang muncul.  Sementara itu, untuk platform radio dan televisi, Dewan Pers akan memberikan jingle yang diputar sebelum dan sesudah siaran berita.

Dengan memberikan kode bahwa media tersebut terverifikasi, masyarakat dapat memilih mengkonsumsi informasi dari media yang terpercaya atau tidak. QR code itu juga akan memudahkan masyarakat membedakan media arus utama dengan media palsu yang kerap menyebarkan berita hoax.

Untuk media yang belum terverifikasi, seperti yang baru merintis, Dewan Pers mendorongnya untuk memenuhi persyaratan, antara lain berbadan hukum.

Namun kenyataannya, tak sedikit media mainstream yang tak tercantum dalam daftar 74 perusahaan media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. "Bertahap," tutur Yosep.

Dalam siaran Dewan Pers yang diterima detikcom, Minggu (5/2/2017), Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo alias Stanley menjelaskan program verifikasi perusahaan pers ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendataan ini untuk memastikan komitmen media dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawannya.

"Pers, dalam menjalankan perannya, harus menjunjung kemerdekaan pers, menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang, serta bebas dari tekanan kapitalisme dan politik. Namun pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja," kata Stanley.

Media yang terverifikasi merupakan media yang sudah memenuhi syarat penegakan kode etik jurnalistik. Media yang terverifikasi ini juga dianggap juga mensertifikasi, menyejahterakan, dan melindungi wartawannya. Sertifikasi wartawan ini penting karena wartawan Indonesia bakal bersaing dengan wartawan se-Asia Tenggara dalam lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Verifikasi ini juga diharapkan bisa memperkuat media arus utama di tengah maraknya informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

"Media mainstream juga harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan menjawab tantangan atas maraknya serbuan berita hoax atau informasi bohong yang dibuat seolah-olah sebagai karya jurnalistik," kata Stanley.

Verifikasi ini bakal memperjelas media mana yang bisa dipercaya masyarakat dan media mana yang masih berproses untuk memenuhi kualifikasi yang baik. "Melalui pendataan atau verifikasi media ini, dengan sendirinya akan terlihat mana produk jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers yang profesional, mana yang tengah berproses atau berupaya memenuhi standar profesional, dan mana yang belum memenuhi standar profesional," kata dia.

Nantinya hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi saja yang mendapat dukungan dan perlindungan Dewan Pers bila media tersebut mengalami sengketa pers. Terhadap media-media yang belum terverifikasi, Dewan Pers berharap media-media itu proaktif mendaftar ke Dewan Pers agar segera diverifikasi. Registrasi dapat dikirim ke alamat surat elektronik sekretariat@dewanpers.or.id atau mendatangi Gedung Dewan Pers.

Media yang sudah terverifikasi akan mendapatkan kode Quick Response (QR) khusus. Bila dipindai dengan ponsel pintar, kode QR ini akan terhubung dengan database Dewan Pers yang berisi data perusahaan pers yang terverifikasi. Untuk media televisi dan radio, ada bumper in dan bumper out yang mengapit program berita yang ditayangkan.

Sebanyak 74 media ini adalah media di bawah perusahaan pers yang telah meratifikasi Piagam Palembang 2010. Nantinya pada Hari Pers Nasional, yang akan diperingati pada 9 Februari di Ambon, 74 media ini akan menandatangani lembar 'Komitmen Ambon'.

"Momentum peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2017 di Ambon oleh Dewan Pers digunakan sebagai 'kick off' pencanangan komitmen perusahaan pers meratifikasi Piagam Palembang, yang berisi komitmen memenuhi standar perusahaan pers sesuai dengan yang ditetapkan Dewan Pers, menegakkan kode etik jurnalistik dalam kegiatan jurnalistiknya, mengikutsertakan jurnalisnya dalam uji kompetensi jurnalis untuk mendapatkan sertifikat, dan pencantuman logo verifikasi perusahaan pers," tutur Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers Ratna Komala.

Lalu bagaimana dengan media-media yang belum terverifikasi? Dewan Pers akan terus melakukan proses verifikasi, bahkan setelah perayaan Hari Pers Nasional 9 Februari.

Seiring dengan pengumuman 74 media yang terverifikasi ini, muncul pula berita hoax yang berisi larangan instansi pemerintah hingga TNI dan Polri melayani media yang belum terverifikasi. Padahal sebenarnya tidak ada larangan dari Dewan Pers kepada instansi pemerintahan pusat hingga daerah, TNI, dan Polri untuk melayani media yang belum terverifikasi.

"Itu terserah pemerintah, Polri, atau TNI-nya. Mereka bisa membedakan mana media yang tidak benar dan mana media yang benar. Dari Dewan Pers tidak ada pernyataan itu (larangan melayani media yang belum terverifikasi)," kata Ratna.

Media-media yang terverifikasi ini juga diundang dalam acara penandatanganan Komitmen Ambon yang akan disaksikan Presiden Jokowi pada Hari Pers Nasional nanti. Berikut adalah 74 media yang sudah terverifikasi Dewan Pers:

1. Analisa

2. Bali Post

3. Balikpapan Pos

4. Berita Pagi

5. Bisnis Indonesia

6. Cek & Ricek

7. Fajar

8. Femina

9. Globe Asia

10. Haluan

11. Harian Jogja

12. Investor

13. Investor Daily

14. Kaltim Pos

15. Kedaulatan Rakyat

16. Kompas

17. Koran Sindo

18. Koran Solo

19. Media Indonesia

20. Padang Ekspres

21. Palembang Ekspres

22. Palembang Pos

23. Pikiran Rakyat

24. Pos Kota

25. Radar Palembang

26. Rakyat Merdeka

27. Republika

28. Riau Pos

29. Sindo Weekly

30. Singgalang

31. Siwalima

32. Solo Pos

33. Sriwijaya Post

34. Suara Merdeka

35. Suara Pembaruan

36. Sumatera Ekspres

37. The Peak Indonesia

38. Tribun Kaltim

39. Tribun Pekanbaru

40. Tribun Sumsel

41. Tribun Timur

42. Waspada

43. ANTV

44. Balikpapan TV

45. Berita Satu News Channel

46. Celebes TV

47. CTV

48. Elshinta

49. Global TV

50. Indosiar

51. iNEWS TV

52. JTV

53. KBR

54. Kompas TV

55. LKBN ANTARA

56. Metro TV

57. MNC TV

58. PR Radio

59. Pronews FM

60. Radio DMS

61. RCTI

62. RRI

63. SCTV

64. Sindo Trijaya FM

65. Suara Surabaya

66. TA TV

67. Trans 7

68. Trans TV

69. TV One

70. arah.com

71. cnnindonesia.com

72. detik.com

73. kompas.com

74. metrotvnews.com

75. okezone.com

76. rmol.co

77. viva.co.id

Share this post

Related Posts