Akademisi Universitas Gadjah Mada Nilai Pengelolaan Papua Harus Berbasis Adat
Akademisi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Gabriel Lele mengatakan diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif terkait struktur tata kelola formal yang digariskan pemerintah pusat dan tata kelola lokal berbasis adat Papua."Semua itu sangat diperlukan agar berbagai inisiatif yang dirancang pemerintah untuk Papua bisa berjalan secara efektif," ucap Dr. Gabriel Lele dalam seminar akademis bertajuk "Development and Human Security in Papua, Indonesia", yang diadakan di University of Groningen, Belanda.
Minister Counsellor Pensosbud KBRI Den Haag, Azis Nurwahyudi kepada Antara London, Kamis mengatakan seminar dihadiri akademisi dan mahasiswa doktoral dari University of Groningen dan universitas lain di Belanda, perwakilan mahasiswa Indonesia dan staf KBRI Den Haag.
Seminar juga menghadirkan pembicara mantan Menteri Luar Negeri RI Dr.N. Hassan Wirajuda dan dua kandidat doktor dari University of Groningen yakni Tri Efriandi dan Petrus Farneubun.
Dr. Gabriel Lele mengawali seminar dengan mengetengahkan pandangannya terkait permasalahan yang dihadapi di Papua secara umum.
Dalam makalah yang berjudul "Human Security in Papua: Achievements and Constraints", Dr. Lele mengatakan dalam membangun Papua, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kemampuan dalam menjalankan pemerintahan.
Sementara itu Prof. Dr. Ronald Holzhecker dari University of Groningen menyampaikan ide seminar akademik tersebut sangat baik dan sekaligus mempromosikan Universitas Groningen yang mempunyai kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Dalam waktu dekat, Rektor dan civitas akademika akan melakukan kunjungan ke UGM. Selain itu Ronald Holzhecker menyampaikan bahwa pihaknya mendorong mahasiswanya untuk melakukan seminar akademis, termasuk membahas isu pembangunan di Papua, Indonesia.
Wakil dari KBRI Den Haag, Ourina Ritonga, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama antara Indonesia dengan Universitas Groningen dan menyambut baik ide seminar yang membahas pembangunan di Papua, Indonesia secara akademis.
Kandidat Doktor yang tengah belajar di Fakultas Spatial Science, Universitas Groningen, Tri Efriandi menyampaikan makalah yang berjudul "Decentralization and regional development: A case Study of Local Government proliferation in Papua & West Papua".
Dia mengukur pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat dan dampak terhadap pembangunan.
Menurutnya belum ada korelasi positif antara pemekaran wilayah dengan pembangunan di kedua propinsi diukur dari data tingkat prosentase kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.
Dikatakannya langkah-langkah yang direkomendasikannya, antara lain perlu adanya moratorium dan evaluasi, serta perlu ada persyaratan yang lebih ketat terhadap proposal pemekaran wilayah di Indonesia.
Sementara Petrus Farneubun, dosen Universitas Cendrawasih yang tengah belajar di University of Groningen, menyampaikan makalah mengenai kesehatan di Papua, dengan judul "Health Initiatives and Behavioral Change in Papua: Encouraging Condom Use in the Fight against HIV".
Petrus menjelaskan situasi kesehatan masyarakat di Papua, terkait penyakit HIV dan upaya yang dilakukan dalam mencegah penyebaran HIV di Papua. Ia juga menyampaikan problematika dan tantangan dalam menjelaskan penggunaan kondom di masyarakat.
Pembicara yang tak kalah menariknya adalah mantan Menteri Luar Negeri RI, Dr. Hassan Wirajuda, yang menceritakan pengalamannya saat menangani isu Papua pada saat menjadi Menteri Luar Negeri (2001-2009) termasuk latar belakang sejarah integrasi Papua dan adanya hak suara yang diamanahkan kepada Kepala Suku.
Dr. Wirajuda menjelaskan bagaimana upaya pemerintah dalam menjalankan pembangunan di wilayah timur Indonesia, tidak saja dimasa Presiden SBY tetapi juga Presiden Joko Widodo.Menurutnya, seminar yang dikemas secara akademis ini dapat memberikan pandangan lain untuk kemajuan Papua bisa seperti wilayah lain di Indonesia.
Prayoga Permana, mahasiswa doktoral pengagas seminar, menyampaikan seminar sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena memberikan informasi yang seimbang mengenai perkembangan terakhir di Papua baik dari sisi akademik maupun pemerintah.
Menurut dia, kegiatan ini sekaligus sebagai ruang diskusi terbuka untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi masa depan Papua, Indonesia. (antara)
pendidikan dan pembangunan secara merata memang harus, salah satunya di papua.. jadi jangan hanya kota besar saja papua juga harus merasakan indahnya pembangunan
ReplyDelete