BPK Audit Kinerja SKPD Pengelola Dana Otsus

suasana pertemuan antara BPK dan Pemda

SAPA (TIMIKA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua mengaudit kinerja dari masing-masing SKPD pengelola dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2015-2016. Pertemuan yang dilangsungkan di ruang rapat Bagian Keuangan Setda Mimika, Jumat (26/8) dihadiri ketua tim anggaran yakni,  Sekda Mimika Ausilius You,S.Pd.,MM.

Pada pertemuan itu membahas kinerja yang dicapai oleh masing-masing SKPD, terkait realisasi program dan kendala yang dihadapi oleh SKPD tersebut.

Sebagai mana yang di presentasekan dari Dispenda bahwa realisasi Otsus sudah mencapai 95 persen dari 61 kegiatan.

Adapun realisasi dana Otsus untuk tahun 2015 yaitu, Dinas Peternakan 97,14%, Ketahanan Pangan 97,68 % , Dinas Tenaga Kerja 98,58 %,  Kesra 91,18 %,  Dinsos 99,72 %,  Inspektorat 70,44  %, Bappeda 95,88  %, Dina Peternakan 97,14 %.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2016 pertanggal 27 Agustus, yaitu Pendidikan Dasar 42,74%,  Pendidikan Menegah 31,79 %, SDM 47,49 %, RSUD belum terealisasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat 8,64 %, Kehutanan 12,23%, Perikanan dan kelautan  5,49%, Dinas Koperasi belum terealisasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan 30,60 %, Dinas Pertenakan 33,3%, Ketahanan Panggan belum terealiasi, Dinas Tenaga Kerja belum terealisasi , Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7,70 %, Kesra 58,86 %, Dinsos 1,16%, Bappeda belum terealisasi, Dispektorat belum terealisasi.

Sementara itu, Sekda Ausilius You meminta setiap SKPD agar mengumpulkan semua data kegiatan yang menggunakan dana Otsus dari semua bidang. Seperti, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan,  Infrastruktur, serta laporan permasalahan yang mereka temui selama Pelaksanan Penyelanggaraan Kegiatan (PPK) tahun anggaran 2015 – 2016  semester satu untuk dilaporkan secara autentik.

“Saya mengarahkan kepada semua kepala SKPD yang hadir, agar mereka mengumpulkan data- data yang berkaitan dengan PPK yang menggunakan dana Otsus, sehingga mereka pun bisa memberikan laporan yang lebih jelas kepada BPK provinsi,” kata You, ketika membuka pertemuan tersebut.

Terkait dengan adanya pertemuan ini,  Ia pun mengharapkan agar seluruh kepala SKPD yang mengikuti pertemuan yang bersifat diskusi ini bisa memberikan laporan tentang berapa anggaran Otsus yang telah dipergunakan, ataupun yang sementara dirancang secara transparan, sehingga bisa mendapatkan solusi.

Sementara itu Kepala Inspektorat Yulius Sasarari menjelaskan bahwa pertemuan tersebut, merupakan pertemuan bersama BPK provinsi guna menerima laporan dari semua pimpinan SKPD, terkait audit kinerja terhadap penggunaan dana otsus. Selanjutnya BPK dan seluruh pimpinan SKPD melakukan diskusi dalam mencari solusi, menyikapi, serta menindaklanjuti.

“Petemuan  ini, BPKP mendengarkan laporan dari setiap kepala SKPD. Setelah adanya laporan, maka BPKP juga memberikan solusi atau yang bersifat diskusi,” katanya.(Acik N)

Share this post