Made Mangku Pastika Minta Kementrian Tempatkan Pendamping Desa yang Ideal
Thursday, July 14, 2016
Edit
Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengirimkan surat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi agar dalam penempatan pendamping desa mempertimbangan karakteristik desa di Pulau Dewata.
"Kalau menjadi pendamping desa harus berada di tengah-tengah masyarakat yang didampingi. Tetapi kalau sampai dari luar Bali ditempatkan di sini kan mereka tidak ngerti adat istiadat di sini," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Kamis.
Lihadnyana mengatakan surat dari Gubernur Bali itu dikirimkan untuk mengantisipasi kemungkinan penempatan pendamping desa dari luar Pulau Dewata pada desa-desa di Bali.
"Kalau dari luar, selain tidak mengerti karakteristik desa, juga tentu tidak mengerti bahasa daerah setempat," ucapnya.
Untuk seleksi pendamping desa 2016, proses rekrutmen sudah dilakukan dan terpilih sebanyak 325 orang, sama dengan tahun sebelumnya Pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian terkait penempatannya.
"Posisi pendamping desa saat ini sangat strategis. Kami sudah bersurat juga agar pendamping desa yang mengikuti seleksi segera dapat ditempatkan," ujar Lihadnyana.
Pihaknya sangat berharap para pendamping desa dapat segera bertugas karena periode Juli hingga September merupakan tahap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan ini memerlukan pendampingan.
"Oktober mendatang harus sudah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk 2017," ucapnya.
Lihadnyana mengharapkan para pendamping desa tahun sebelumnya yang lolos seleksi untuk tahun ini dapat ikut mendampingi masyarakat di desa, meskipun kontraknya sudah berakhir beberapa bulan lalu.
"Harapan kami pendamping desa harus mempunyai tanggung jawab moral ikut mendampingi, meskipun kontraknya sudah berakhir. Pendamping desa ini tidak hanya mendampingi masyarakat dalam penggunaan dana desa, tetapi juga untuk penggunaan dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara dari Pemprov Bali," ujarnya. (BERITA:ANTARA/ GAMBAR:VOAISLAM)
"Kalau menjadi pendamping desa harus berada di tengah-tengah masyarakat yang didampingi. Tetapi kalau sampai dari luar Bali ditempatkan di sini kan mereka tidak ngerti adat istiadat di sini," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Kamis.
Lihadnyana mengatakan surat dari Gubernur Bali itu dikirimkan untuk mengantisipasi kemungkinan penempatan pendamping desa dari luar Pulau Dewata pada desa-desa di Bali.
"Kalau dari luar, selain tidak mengerti karakteristik desa, juga tentu tidak mengerti bahasa daerah setempat," ucapnya.
Untuk seleksi pendamping desa 2016, proses rekrutmen sudah dilakukan dan terpilih sebanyak 325 orang, sama dengan tahun sebelumnya Pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian terkait penempatannya.
"Posisi pendamping desa saat ini sangat strategis. Kami sudah bersurat juga agar pendamping desa yang mengikuti seleksi segera dapat ditempatkan," ujar Lihadnyana.
Pihaknya sangat berharap para pendamping desa dapat segera bertugas karena periode Juli hingga September merupakan tahap penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan ini memerlukan pendampingan.
"Oktober mendatang harus sudah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk 2017," ucapnya.
Lihadnyana mengharapkan para pendamping desa tahun sebelumnya yang lolos seleksi untuk tahun ini dapat ikut mendampingi masyarakat di desa, meskipun kontraknya sudah berakhir beberapa bulan lalu.
"Harapan kami pendamping desa harus mempunyai tanggung jawab moral ikut mendampingi, meskipun kontraknya sudah berakhir. Pendamping desa ini tidak hanya mendampingi masyarakat dalam penggunaan dana desa, tetapi juga untuk penggunaan dana Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara dari Pemprov Bali," ujarnya. (BERITA:ANTARA/ GAMBAR:VOAISLAM)
Related Posts