Legislator Harap APBD Perubahan Segera Dibahas

Ketua Fraksi Bulan Bintang (F-PP) DPRD Mimika, Gerson Harold Imbir

SAPA (TIMIKA) – Meski saat ini diakui Ketua Fraksi Bulan Bintang (F-PP), Gerson Harold Imbir hubungan antara Pemkab Mimika dan DPRD tidak begitu harmonis, nanum ia berharap pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) dapat segera dibahas.

 “DPRD Mimika pada pembahasan APBD 2016 sangat kental dengan perseteruan kepentingan politik dan panas, namun Dewan mampu menetapkan APBD 2016 yang saat ini sedang kita nikmati atau laksanakan. Karena itu, pembahasan APBD Perubahan juga perlu segera dibahas. Lebih cepat dibahas lebih bagus,” kata Gerson kepada Salam Papua melalui telepon seluluernya, Senin (22/8).

Lanjut Gerson, percepatan pembahasan APBD Perubahan bukan hanya untuk menghindari keterlambatan pengesahan saja yang kemudian bisa terbentur dengan agenda legislasi yang lain. Melainkan percepatan ini juga bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kekuatan APBD Mimika 2016 pada formasi perubahan. Di mata Gerson, ada jurang bernama defisit dan Silva yang begitu menganga.

“Ini yang mesti diantisipasi.Antisipasi itu lebih kepada upaya agar proses rasionalisasi anggaran bisa jauh lebih mudah lantaran belum semuanya dilelang oleh masing-masing instansi pengguna anggaran,”ungkapnya.

Tambah Gerson, rasionalisasi bisa tercapai ketika saat ini semua sedang berjalan.Karena itu, diharapkan secepatnya dilaksanakan, sehingga serapan APBD bisa berjalan baik dan bisa mengusulkan tambahan dana melalui APBD Perubahan.

“Karena kalau sudah dilelang dan mau dirasionalisasi nanti malah terhutang. Ini yang kami tidak mau.Pembahasan APBD Perubahan ini prioritas untuk dibahas. Tapi bagaimana kami mau bahas kalau draf perubahannya belum diajukan,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan terjadinya kembali defisit anggaran, Gerson juga tidak menutup mata. Kata dia, kemugkinan itu tetap saja ada. Namun, pemerintah daerah sudah harus bisa menyiasatinya mengingat ini bukan kali pertama.

“Ada dua jalan. Pertama, menambah pendapatan, dan kedua, mengurangi pengeluaran. Kalau yang pertama belum mampu, ya mesti ambil jalan kedua. Tapi nanti pasti dilihat skala prioritasnya,” pungkas Gerson.

Gerson juga mengimbau kepada DPR dan tim Anggaran propinsi Papua agar tidak menerima dan membahas APBD perubahan di Jayapura karena DPRD kabupaten Mimika sudah ada . Untuk itu, pihaknya selaku ketua fraksi Bulan Bintang meminta kepada tim anggaran eksekutif segera mengajukan APBD perubahan ke DPRD Mimika.

Sementara itu ditempat terpisah, Wakil Bupati Yohanis Bassang,SE.,M.Si menjelaskan, pembahasan APBDP dilakukan sesuai Regulasi (Peraturan) yang ada. Dimana RAPBD dirancang oleh eksekutif dan dibahas bersama oleh Legislatif untuk melahirkan APBDP.

 “Saya ini berbicara sesuai dengan Regulasi yang ada, bukan semata-mata saya berbicara untuk siap-siapa, tetapi ini semua berpatokan pada aturan yang ada,”ujar Bassang saat ditemui di Gedung Bobaigo Keuskupan Timika, Senin (22/8).

Dikatakan Bassang, jika DPRD ingin agar segera membahas APBDP silahkan saja, karena itu aturan, dan mekanismenya sudah seperti itu.

“RAPBDP inikan Pemda ajukan, dan setelah itu dibahas bersama-sama dengan DPRD untuk bisa menghasilkan APBDP. Ini memang aturan, sistem regulasinya sudah seperti itu,” kata Bassang.

 Lanjut Bassang, jika pembahasan APBDP berpatokan pada Peraturan Gubernur, bisa saja dilakukan jika daerah tersebut bisa dikatakan baru saja dimekarkan,  sehingga belum ada DPRD, ataupun ada deadlock antara legislatif dan eksekutif.

Sebelumnya,  Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan bahwa, pembahasan APBDP dilakukan  berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup), karena menurut bupati, DPRD cacat hukum. Hal ini dilakukan  semata-mata agar jangan ada permasalahan dikemudian hari.

Sementara itu, Ketua DPRD Eminus Mom dengan tegas menyampaikan bahwa, pembahasan APBDP akan dilakukan pada akhir bulan Agustus. (Maria Welerubun/ Indri Yani Pariury).

Share this post