Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Rumuskan Hasik Kajian FGD

SAPA (JAKARTA) - Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI akan merumuskan hasil kajian Badan Pengkajian yang merupakan masukan dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia termasuk dari focus group discussion (FGD) kerja sama MPR RI dengan perguruan tinggi di Indonesia.

"Perumusan tersebut akan dilakukan pada rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi-fraksi, serta alat kelengkapan MPR RI, pada 20 Agustus mendatang," kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan ketika membuka (FGD) yang diselenggarakan kerja sama MPR RI dan Universitas Pancasila, di Depok, Jawa Barat, Jumat.

FGD dengan topik "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN" menghadirkan pembicara antara lain, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Martin Hutabarat dan Anggota Badan Pengkajian MPR RI Yudi Latif.

Menurut Zulkifli, rapat gabungan pada 20 Agustus mendatang, akan menyepakati hasil rumusan yakni kesimpuan dari masukan-masukan yang disampaikan sejumlah perguruan tinggi selama hampir setahun terakhir.

Hasil rumusan pada rapat gabungan ini, kata dia, akan menjadi keputusan sementara usulan amendemen UUD NRI 1945.

"Keputusan sementara itu, akan disosialisasikan ke fraksi-fraksi di MPR RI yang mendapatkan persetujuan atau usulan lainnya," katanya.

Zulkifli menegaskan, fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR RI, sudah menyepakati amendemen terbatas hanya pada menghidupkan kembali perencanaan pembangunan model garis-garis besar haluan negara (GBHN).

Perencanaan pembangunan model GBHN ini, kata dia, akan dibuat dalam beberapa tahapan yakni jangka menengah dan jangka panjang dalam seluruh aspek meliputi politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan, serta wawasan kebangsaan.

"Sampai saat ini memang belum dibahas apa isi perencanaan pembangunan model GBHN. Namun, usulan perlu dihidupkannya lagi haluan negara model GBHN menunjukkan ada kesadaran yang sama dari seluruh elemen bangsa Indonesia, soal pentingnya arah pembangunan yang fokus," katanya.(ant)

Share this post