Bupati Omaleng Minta Segera Realisasi DAK dan Otsus

SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengharapkan agar program Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Otonomi Khusus (Otsus) segera direalisasikan karena ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Mimika yang belum menerapkan program bersumber dari dua alokasi dana tersebut.

“Ini saya tegaskan karena ini menyangkut dengan penyerapan anggaran, jika tidak terserap semua akan berpengaruh pada anggaran berikut, kalau tahap pertama tidak terserap maka tidak bisa cairkan tahap kedua lagi,” ujar Bupati di Kantor Sentral Pemerintahan, Senin (25/7).

Hal ini diutarakan Bupati terkait dengan hasil monitoring yang dilakukan di BAPEDA beberapa waktu lalu. Ia berharap agar program segera dijalankan tidak boleh lagi menunggu.

“Kami harapkan segera, dan kalau yang belum supaya segera dijalankan jangan diunggu, terutana dari dana DAK dan Otsus ini. Kalau DAK inikan sebenarnya sudah harus berjalan dari Januari Februari, karena ini tidak berpengaruh pada ABPD ,” terangnya. 

Menurut laporan pemaparan realisasi DAK dan Otsus beberapa waktu lalu, ada  beberapa SKPD yang belum melaksanakan program mereka. Dimana total penyerapan realisasi DAK 11,79 persen dan realisasi Otsus 2,29 persen dari belanja tidak langsung yang telah terealisasi 37.9 persen. Sementara belanja langsung mencapai 10,56 persen.

Pada penyerapan DAK periode satu Januari sampai dengan 18  Juli ada  14 SKPD yang menerima DAK. Dari 14 SKPD  itu ada sekitar 11  SKPD yang belum merealisasikan program DAK.  SKPD tersebut ialah Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup,  Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana , Dinas Peternakan, Kantor Kesatuan Pengelolahan Hutan Lindung, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan DinasPerindustrian dan Perdagangan.

Sedangkan untuk penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus), SKPD yang belum merealisasikannya adalah Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi dan Perumahan Rakyat, Bappeda,Dinas Koperasi dan Ekonomi Kreatif,Inspektorat, Badan Pemberdayaan Masyarakat, ketahan pangan dan pelaksana penyeluhan pertanian,, dinas kehutanan dan Dinas Kelautan

Ada sebagian SKPD yang mengatakan bahwa keterlambatan penyerapan realisasai program dikarenakan adanya restrukturisasi di dalam Pemkab Mimika. (Indri Yani Pariury/red).

Share this post