Inilah Langkah Komjen Suhardi Alius Hadapi Terorisme di Indonesia

SAPA (JAKARTA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru Komjen Pol. Suhardi Alius mengaku dirinya baru saja dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk diberikan arahan terkait tugasnya yang baru. Presiden, menurut Suhardi, mengarahkan bahwa terorisme adalah ancaman bukan nasional tapi sudah global, artinya harus ada langkah-langkah yang sifatnya sistematis untuk membuat counter yang cukup buat kita, dalam bingkai kemajemukan dan kebangsaan.

Suhardi berjanji akan mengimplementasikan arahan Presiden itu, dan juga akan melanjutkan langkah-langkah yang telah dibangun Jend. Tito Karnavian saat memimpin BNPT, untuk kebaikan bersama.

“Kita akan sentuh semua suprastruktur maupun kepada juga informalnya untuk bisa berkomunikasi membuat suatu komunikasi yang baik sehingga betul-betul kita punya daya tahan terhadap pemikiran-pemikiran konsep radikal,” kata Suhardi kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7) pagi.

Sejalan dengan Kapolri, menurut Suhardi, program deradikalisasi akan dikuatkan. Tapi ia mengingatkan, bagaimanapun masalah ideologi, kemudian radikal ini tidak mudah mengubah mindset-nya. Oleh sebab itu, Suhardi menegaskan, konsep-konsep persuasif tetap dilaksanakan di samping konsep yang keras untuk masalah penindakan dan sebagainya.

Terkait kasus Mujahidin Indonesia Timur, Kepala BNPT Suhardi Alius mengingatkan, bahwa ini adalah masalah ideologi, yang memang tidak mudah untuk mengubahnya. Untuk itu, Suhardi berjanji akan mengedepankan konsep deradikalisasi dan antiradikalisasi.

“Deradikalisasi adalah untuk orang-orang yang sudah bermuatan seperti itu, tapi kalau untuk antiradikalisasi artinya untuk orang-orang yang belum tersentuh. Kita akan maksimalkan itu, kita akan rangkul semua termasuk LSM, ormas, yang punya potensi, termasuk pemimpin komunitas lintas agama pun akan kita libatkan. Sehingga betul-betul ini tanggung jawab nasional ini kita buat dan leading sector-nya adalah BNPT,” jelas Suhardi.

Deradikalisasi untuk keluarga teroris? “Itu termasuk juga sasaran, selama ini mungkin termarjinalkan,” tegas Suhardi.

Adapun untuk memutus jaringan sel teroris, Suhardi menjelaskan, BNPT sebagai leading sector akan mengkomunikasikan dengan unit-unit yang ada di bawah kepemimpinan Kapolri, dan akan berkoordinasi terus.

Menurut Suhardi, Kapolri juga akan menangani masalah ini. Karena itu, ia yakin tidak akan ada kesulitan. “Sekarang kita sistematis untuk maju ke depan bagaimana menghilangkan pemikiran konsep-konsep radikal di dalam masyarakat kita,” ujarnya.

Mengenai penanganan sel teroris di Jawa dan Bima, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, bahwa Kapolri sudah membuat suatu gerakan juga, pendekatan kepada masing-masing itu dengan lintas pemimpin-pemimpin spritual, termasuk juga yang lintas agama, termasuk ormas-ormas punya pengaruh dilibatkan semua untuk kebaikan.

Ia menjelaskan, tidak mungkin BNPT bicara masalah agama, karena yang pantas bicara agama adalah majelis ulama dan sebagainya. “Untuk mengajak kembali masyarakat kita supaya berpikiran yang jernih, (misalnya) konsep jihad yang baik bagaimana yang sebenarnya dalam Islam. Karena tidak ada suatu pun agama yang mengajarkan kekerasan, ini yang akan kita kedepankan,” terangnya.

Penyaringan pengaruh paham radikal yang datang dari luar?

“Ini kan pengaruh, dulukan masih secara fisik untuk doktrin sekarang kan tidak perlu itu. Dengan teknologi informasi yang luar biasa bisa langsung meresap kemana-mana. Oleh sebab itu, kita bisa mengidentifikasi mana ruang-ruang atau tempat-tempat yang punya potensial untuk radikal harus kita identifikasi. Itu jadi sasaran kita,” pungkas Suhardi.

Harus Update

Sementara itu Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian meminta Kepala BNPT Komjen Pol. Suhardi Alius, yang baru dilantik Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7) pagi, agar segera meng-update informasi serta beradaptasi dan memahami dinamika terorisme terkini, terutama dengan adanya jaringan gerakan radikal ISIS dan lain-lainnya.

“Yang kedua, sesegera mungkin lakukan konsolidasi internal di lingkungan BNPT sendiri agar sistem dan manajemennya baik,” kata Tito, yang sempat menjabat sebagai Kepala BNPT sebelum dilantik sebagai Kapolri, kepada wartawan usai menghadiri pelantikan Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT dan Penny Kusumastuti Lukito sebagai Kepala Badan Pengawas Obat  dan Makanan (BPOM).

Lebih lanjut, Kapolri juga meminta Kepala BNPT segara melakukan konsolidasi dengan semua stakeholders termasuk Polri dan TNI, Kementerian Agama, dan lain-lain terkait program-program deradikalisasi, kontraradikalisasi, kontraidelologi, kemudian program sinergitas intelijen dalam rangka penanganan terorisme.

“Termasuk kerja sama regional dengan counterpart–counterpart negara ASEAN dan kerja sama internasional dengan sejumlah negara-negara penting yang terkait dengan penanganan isu ISIS, karena jaringan sekarang lebih banyak berorientasi pada ISIS,” tegas Tito.

Mengenai alasan di balik usulan Polri menjadikan Komjen Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT, menurut Kapolri, karena selain memiliki kecerdasan intelektual di atas rata-rata, Suhardi juga memiliki pemahaman tentang terorisme.

“Beliau selalu ranking di setiap pendidikan mulai dari Akpol (Akademi Kepolisian), kemudian di PTIK (Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian), Sespati (Seskolah Perwira Tinggi), dan Lemhanas,” ujar Tito seraya mengungkapkan Suhardi dan dirinya sama-sama mengambil topik tentang terorisme ketika menjalani pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Suhardi, ungkap Tito, juga selalu memfasilitasi kegiatan-kegiatan penanganan terorisme serta pernah menjadi Kabareskrim yang juga bersentuhan langsung dengan kasus-kasus terorisme, berkoordinasi dengan Densus 88.

“Beliau juga memiliki jaringan yang cukup bagus, jaringan di ormas-ormas Islam, jaringan-jaringan di TNI beliau sangat bagus sekali, jaringan di dalam Polri juga cukup baik, dan kemudian jaringan eksternal termasuk di luar negeri beliau juga bagus,” pungkas Tito. (setkab)

Share this post